Pagi itu (14/8) suasana ruang rapat Komisi Pemilihan Umum (KPU) lantai satu nampak sedikit sibuk, beberapa pegawai KPU mempersiapkan layar proyektor. Terpampang di layar ucapan “Selamat Datang Kelompok Kerja Innovative Civic Engagment (ICE) di Komisi Pemiluhan Umum”.
ICE merupakan kelompok kerja LSM untuk keterbukaan informasi pemilu yang terdiri dari Elva, Indonesian Pariamentary Center (IPC), Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Perkumpulan Pengembangan Media Nusantara (PPMN), dan Solidaritas perempuan (SP). Kedatangan ICE bertujuan untuk menyampaikan usulan-usulan masyarakat sipil untuk meningkatkan pelayanan informasi di KPU.
“Inovasi keterbukaan informasi KPU pada Pemilu 2014 lalu mendapat apresiasi berbagai pihak. Tantangan besar bagi KPU untuk melanggengkan keberhasilan tersebut dan menceritakannya kepada sebanyak mungkin pihak sebagai sebuah pembelajaran” kata Titi Anggraeni, Direktur Eksekutif Perludem membuka diskusi.
Upaya KPU untuk mempublikasikan dokumen C1 pada Pemilu Presiden 2014 juga direspon baik oleh masyarakat internasional pada forum konfrensi open data intenasional di Ottawa, Kanada 28-29 Mei 2015.
Prestasi di atas juga perlu diiringi dengan peningkatan pelayanan informasi di KPU. Sulastio dari IPC menyampaikan bahwa KPU perlu membentuk e-ppid mengiringi dibentuknya struktur PPID pada KPU.
Peneliti IPC, Arbain menyampaikan bahwa saat ini jajaran sekretariat telah memahami informasi publik sebagai hak warga negara. Terget kedepan adalah pembentukan dan peningkatan kualitas PPID yang sudah dalam pelayanan informasi, penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP), dan SOP digitalisasi data.
Dua tahun terakhir, Arbain aktif mendampingi KPU dalam mengembangkan keterbukaan informasi publik. Pada awal 2014, jaringan pemilu menyampaikan permintaan informasi secara massal di KPU. hal ini menimbulkan kepanikan sekaligus perhatian para pegawai mengenai UU KIP. “Saat itulah saya mulai masuk untuk mendorong KPU” kata Arbain meyakinkan. Ia mendatangi Bagian Teknis dan Hubungan dan Patisipasi Masyarakat KPU dua hingga tiga kali dalam seminggu untuk mengusulkan kegiatan dan meyakinkan para pegawai di sana bahwa mereka mampu.
Upaya tersebut membuahkan hasil setelah penyelenggaraan berbagai kegiatan workshop dan training PPID KPU RI dan sejumlah KPU Provinsi. “Setidaknya sekarang ada 14 trainer PPID di KPU,” kata Bain, bangga.
KPU mengapresiasi atas pasrtisipasi masyarakat sipil dalam memberikan kontribusi gagasan serta kritik kepada KPU. “Ini tentunya akan menjadi dorongan bagi KPU dalam mewujudkan mimpi menjadikan KPU sebagai pusat data dan informasi pemilu Indonesia untuk dunia” ungkap Fery Kurnia Rizkiansyah, Anggota KPU. Dengan dorongan dari masyarakat sipil, sampai saat ini KPU telah berhasil memberikan pondasi awal dari mimpi tersebut.[]