Catatan Suram Kinerja KI Periode 2013-2017

oleh Parliamentary Center | Jun 10, 2016 | Siaran Pers

Pernyataan Sikap

Koalisi Masyarakat Sipil

Freedom of Information Network Indonesia (FOINI)

Jakarta, Kamis 9 Juni 2016

“Evaluasi Kinerja dan Kelembagaan Komisi Informasi Pusat”

[Jakarta] Komisi Informasi merupakan lembaga kuasi Negara (state auxiliary body) yang dibentuk berdasarkan mandat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), dan bertugas menjalankan UU KIP, yaitu: a) menyelesaikan sengketa informasi; b) menetapkan kebijakan atau peraturan teknis pelaksanaan UU KIP, baik standar layanan informasi publik maupun tata cara penyelesaian sengketa informasi publik.

Kini, Komisi informasi Pusat periode 2013-2017 telah memasuki akhir masa jabatan. Koalisi FOINI mencatat terdapat 4 (empat) catatan buruk dalam kinerja dan kelembagaan Komisi Informasi Pusat 2013-2017, yaitu:

1. a.      Lemahnya Komitmen Penuh Waktu Anggota KI Pusat

Pasal 30 ayat (1) huruf f UU KIP menyebutkan bahwa “anggota Komisi Informasi Pusat bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam Badan Publik apabila diangkat menjadi anggota Komisi Informasi”  dan huruf g yang menyebutkan “bersedia bekerja penuh waktu”. Namun demikian, beberapa anggota Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) telah melanggar  komitmen dan mandat Pasal 30 ayat (1) huruf f dan g UU KIP. Dari data yang diperoleh FOINI, pelanggaran yang dilakukan bebeberapa anggota tersebut antara lain:

1. mengikuti Kursus LEMHANAS selama 6 bulan dan tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota KI Pusat;
2. mendaftar dan mengikuti seleksi calon anggota KOMPOLNAS meski kemudian tidak lolos tahapan 24 besar seleksi (Lihat lampiran 1);
3. tetap menjadi dosen;
4. menjadi pengurus salah satu organisasi massa.

Pelanggaran atas kewajiban Pasal 30 ayat (1) huruf f dan g UU KIP tersebut menyebabkan pelaksanaan tugas dan fungsi anggota KI Pusat menjadi tidak maksimal.

1. b.      Konflik Internal KI Pusat

Buruknya komunikasi dan relasi internal Komisi Informasi, baik antar anggota KI Pusat maupun anggota KI Pusat dengan sekretariat pendukung menyebabkan terjadinya konflik internal di tubuh KI Pusat. Imbas dari konflik ini, misalnya: tidak terselenggaranya rapat pleno[1] anggota KI Pusat selama 1 tahun untuk menyepakati dan mengesahkan agenda kerja, agenda strategis KI Pusat dalam mengakselerasi keterbukaan informasi publik di Indonesia. Selain itu, ketiadaan rapat pleno menyebabkan terkendalanya pelaksanaan mandat serta usulan kebijakan yang dirumuskan dalam RAKORNAS KI.

FOINI mencatat, akibat adanya konflik internal di tubuh KI Pusat ini juga menyebabkan:

1. terbitnya surat menyurat kepada Sekjen Kementerian Komunikasi dan Informatika RI mengenai keputusan pleno yang meminta rotasi Sekretaris Komisi Informasi Pusat, yang kemudian secara sepihak dibatalkan/ditangguhkan oleh Ketua KI Pusat mengirimkan surat pembatalan pergantian sekretaris Komisi Informasi Pusat;
2. ketidakkompakkan anggota KI Pusat dalam berbagai kegiatan dan forum-forum strategis KI Pusat dalam mengakselerasi keterbukaan informasi. Misalnya: Hari Hak Untuk Tahu, Peringatan Ulang Tahun UU KIP), ketidaktahuan agenda masing-masing anggota, bersikap kasar pada pejabat dan staf sekretariat, tidak bertegur sapa dengan pejabat sekretariat KI.

Puncak dari konflik internal di tubuh KI Pusat adalah, pergantian secara paksa Ketua KI Pusat oleh 4 anggota KI Pusat yang menyelenggarakan rapat pleno tanpa dihadiri oleh 3 anggota KI Pusat lainnya.

Konflik internal KI Pusat juga berdampak pada hubungan KI Pusat dan KI provinsi. Terjadi krisis kepercayaan KI provinsi pada sebagian anggota KI Pusat. Demikian pula dengan komunikasi antara KI Provinsi dan KI Pusat yang juga turut memburuk (Lihat lampiran 3).

Demikian pula dalam proses penyelesaian sengketa, beberapa anggota KI Pusat yang bertugas sebagai majelis sering menggunakan kalimat kasar dan menyudutkan pemohon informasi dalam proses penyelesaian sengketa informasi. Hal ini telah beberapa kali dipublikasikan di beberapa media (Lihat Lampiran 4).

1. c.      Capaian Rencana Strategis Tidak Maksimal

Konflik internal KI Pusat juga berdampak pada buruknya pencapaian Renstra KI Pusat 2013-2017 yang telah dirumuskan di awal periode, diantaranya (Lihat Lampiran 5):

1. Tersusunnya KI Prudensi.
2. Sampai dengan tahun 2015 tersusunnya berbagai regulasi hukum acara PSI (seperti Pemeriksaan Setempat, Persidangan Jarak Jauh, Pelimpahan Perkara, dan lainnya).
3. Terbentuknya kepaniteraan PSI yang berdiri sendiri dan tidak dirangkap oleh sekretariat pada tahun 2016.
4. Komisi Informasi berpartisipasi dalam proses penyusunan kebijakan Negara, minimal tiga kebijakan setiap tahun, mulai tahun 2014.
5. Semua provinsi telah memiliki Komisi Informasi pada akhir tahun 2015.

Kelima mandat Renstra KI Pusat 2013-2017, hingga press rilis ini dikeluarkan, belum tercapai. Tidak tercapainya kelima mandat Renstra tersebut tidak hanya berdampak pada penilaian buruk kinerja KI Pusat Periode 2013-2017, tetapi juga pada buruknya pelaksanaan keterbukaan informasi di Indonesia.

1. d.      Penyelesaian Sengketa Informasi Lambat

Hingga Desember 2015, permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebanyak 94 kasus. Sementara sisa permohonan dari tahun 2014 belum seluruhnya diselesaikan (Lihat tabel). Sedangkan pada dokumen Rencana Strategis KI Pusat, Juni 2017 ditargetkan sengketa 0 (nol).

Rekapitulasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi di KI Pusat

Sumber: Laporan Sekretariat KI Pusat 2015

Evaluasi Kinerja dan Kelembagaan KI Pusat ini dilakukan Koalisi  Masyarakat Sipil dalam rangka meminta KI Pusat berkonsentrasi pada tugas dan fungsi Komisi Informasi Pusat.

Di sisi lain, konflik internal di tubuh KI Pusat juga berpotensi mempermalukan Indonesia, karena pada tahun 2017 akan menjadi tuan rumah penyelenggaran International Conference of Information Commissioners (ICIC) yang ke sepuluh.

Berdasarkan kondisi di atas, FOINI menuntut kepada:

1. Komisi Informasi Pusat untuk:
   1. Fokus pada tugas dan fungsi hingga masa jabatan berakhir pada Juni 2017.
   2. b.      Memprioritaskan Penyelesaian Sengketa Informasi yang telah menumpuk sejak 2014.
   3. Mempertanggungjawabkan Rencana Strategis Komisi Informasi Pusat 2013-2017.
   4. Membentuk Dewan Etik/Kehormatan dalam waktu maksimal 2 bulan untuk memproses laporan dugaan pelanggaran etik anggota KI Pusat dan tidak menghalang-halangi penyelesaian dugaan pelanggaran etik sesuai ketentuan PERKI No. 2 Tahun 2013 tentang Kode Etik Komisi Informasi.
   5. Mempersiapkan penyelenggaran International Conference of Information Commissioners (ICIC) yang ke sepuluh.
   6. Komisi I DPR RI untuk :
      1. Memanggil dan meminta keterangan pada 7 (tujuh) anggota Komisi Informasi Pusat atas kondisi internal yang tengah berlangsung.
      2. Memperbaiki mekanisme fit and proper test yang akan berlangsung tahun 2017 sehingga tidak menghasilkan anggota KI bermasalah.
      3. Memastikan Komisi Informasi Pusat segera membentuk Dewan Etik/Kehormatan dalam waktu 2 bulan sesuai ketentuan PERKI No. 2 Tahun 2013 tentang Kode Etik Komisi Informasi.
      4. Memastikan persiapan penyelenggaran International Conference of Information Commissioners (ICIC) yang ke sepuluh.

Tertanda Anggota FOINI:

IPC, PATTIRO, ICW, Media-Link, ICEL, PWYP Indonesia, SEKNAS FITRA, IBC, Perkumpulan Inisiaitif Bandung, PERLUDEM, TI-Indonesia, YAPPIKA, Artikel 33, Perkumpulan IDEA Yogyakarta, FITRA Riau, KOAK Lampung, PUSAKO Univ. Andalas, PATTIRO Semarang, KRKP Blitar, Sloka Institute Bali, SOMASI NTB, GEMAWAN, Jari Kalimantan Tengah, LPI PBJ Banjar Baru, KOPEL Makassar, Tifa Damai, SKPKC Papua, Serikat Buruh Migran Indonesia, KH2 Institute, PIAR NTT, PATTIRO Serang, MaTa Aceh.

Kontak:

1. Hendrik Rosdinar: 0811 1463 983
2. Agus Sunaryanto: 0812 1205 6660
3. Dessy Eko Prayitno: 0815 9086 006
4. Rochmad Munawir: 0812 2642 586
5. Desiana Samosir: 0813 6928 1962

Lampiran 1

Mengikuti Seleksi KOMPOLNAS:

Sumber: http://makassar.tribunnews.com/2016/03/17/daftar-nama-50-orang-lolos-seleksi-calon-anggota-kompolnas

Mengikuti Kursus LEMHANAS :

Lampiran 2

Belum meninggalkan keanggotaan dan kepengurusan di Badan Publik :

Susunan Lengkap PP Lakpesdam NU 2015-2020

Penasehat:
Prof. Dr. Ir. Mochammad Maksum Machfoedz, M.Sc
KH. Masdar Farid Masudi
KH. Taufiqurrahman Yasin, Lc
Dr. Hj. Sri Mulyati
H. Imam Pituduh, SH. MH

Ketua : Dr. H. Rumadi
Wakil Ketua : M. Hanif Dhakiri
Wakil Ketua : Prof. Ali Ramdhani Cecep Syarifuddin
Wakil Ketua : Andi Budi Sulistiyanto, SH, M.kom
Wakil Ketua : Ahmad Suaedy
Wakil Ketua : Indam Suryanto
Wakil Ketua : Daniel Zuhron, M.Si
Wakil Ketua : Dr. Dadi Darmadi
Wakil Ketua : Abdul Quddus Salam, S.Hum, MIP
Wakil Ketua : Ahmad Baso
Wakil Ketua : Dr. Velix Wanggai
Wakil Ketua : Dr. Khamami Zada
Wakil Ketua : Dr. Syafie Siregar
Wakil Ketua : Dr. Zainul Arifin Noor, SE, MM
Wakil Ketua : Dr. Nur Munir
Wakil Ketua : Eman Hermawan
Wakil Ketua : Ala’i Najib, MA
Sekretaris : Dr. Marzuki Wahid
Wakil Sekretaris : A. Musthofa Haroen
Wakil Sekretaris : Umarudin Masdar
Wakil Sekretaris : Moh. Jamaludin,S.Pd.I
Wakil Sekretaris : Ahmad Maulani
Wakil Sekretaris : Irwan Masduqi, Lc
Wakil Sekretaris : Idris Mas’ud, Lc, S.Th.I.
Wakil Sekretaris : Nuruzzaman Amin
Wakil Sekretaris : H. Moh. Hadipurnomo
Wakil Sekretaris : Dr. Subhan Nasution
Wakil Sekretaris : Syaikhul Islam M.Sos
Wakil Sekretaris : Husni Mubarok Amir, M.Si
Wakil Sekretaris : Moch. Aly Taufiq, M.Si
Wakil Sekretaris : Abdul Basith, M.Pd, M.Si
Bendahara : Yanuar Prihatin
Wakil Bendahara : Andi Rahman
Wakil Bendahara : Iftah Ahmad Siddiq
Wakil Bendahara : Upar Siregar

Sumber: http://www.nu.or.id/post/read/62265/susunan-lengkap-pp-lakpesdam-nu-2015-2020

Sumber: http://commdept.fisip.ui.ac.id/dosen/#

Lampiran 3

Komunikasi dan Koordinasi Yang Buruk :

Sumber: Kiriman Ibu Diah Aryani, Jumat 3 Juni 2016.

Lampiran 4

Pelanggaran Etik Anggota KI Pusat:

Sumber : http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/11/29/nykrxc346-hakim-kip-diadukan-ke-presiden-komisi-i-biar-kode-etik-yang-proses

Lampiran 5

Rencana Strategis KI Pusat Tahun 2014-2017:

Pengelolaan Data Pemerintah Perlu Dibenahi

oleh Parliamentary Center | Mei 4, 2016 | Siaran Pers

Pernyataan Sikap

Koalisi Freedom of Information Network Indonesia

Perkuat Infrastruktur Transparansi untuk

Benahi Pengelolaan Data Pemerintah

Presiden Joko Widodo menyampaikan kekecewaannya terhadap data yang tidak sinkron antar satu kementerian beberapa waktu lalu. Ia menyebut Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berbeda dalam data kemiskinan, Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Pedagangan (Kemendag) berbeda dalam data pangan.

Data yang valid diperlukan oleh pemerintah sebagai dasar perumusan kebijakan yang tepat. Perbedaan data antar kementerian berpotensi menimbulkan data yang tidak valid. Padahal data yang valid menentukan keputusan yang akan diambil agar tepat dan berkeadilan. Sementara menggunakan data yang tidak valid berpotensi menimbulkan kebijakan yang tidak tepat sasaran dan tepat guna.

Sinkronisasi data antar kementerian bukan masalah baru di negeri ini. Ada ego sektoral di kementerian. Setiap kemeterian melakukan survey untuk mendukung kepentingannya. Misalnya, dalam data pangan KEMENTAN mencatat surplus pangan untuk menunjukkan kesuksesan kinerja sektor pertanian, sementara KEMENDAG mencatat minus untuk mendukung kebijakan impor beras.

Terhadap situasi tersebut, Jokowi menginginkan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai sumber data utama. “Hentikan semua survey yang selama ini dilakukan,” katanya.

Kesatuan data pemerintah bukan hal yang mudah dilakukan dalam waktu singkat. Tingginya variasi jenis data, tidak memungkinkan semua data dioleh oleh satu lembaga saja. BPS mungkin bisa mengumpulkan survey ekonomi dan kependudukan tapi, data cuaca dan kebakaran hutan, hanya bisa diperoleh dengan kewenangan dan peralatan yang dimiliki oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Freedom of Information Network Indonesia (FOINI)  memandang bahwa kesatuan data bisa dilakukan jika kualitas data dari masing-masing lembaga negara memadai. Hal itu hanya bisa didapat jika pemerintah mau membenahi infrastruktur pengelolaan data dan pelayanan informasi publik pemerintah sebagaimana diatur dalam UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Kedua undang-undang terebut merupakan jangkar utama untuk mendukung kesatuan data.

UU KIP disahkan pada 30 April 2008, dan efektif diberlakukan 30 April 2010. Kini UU KIP telah genap 6 tahun diberlakukan, namun persoalan pelayanan informasi yang memadai masih belum terwujud di seluruh badan publik. Salah satunya persoalan infrastruktur informasi.

FOINI menilai saat ini ada dua agenda utama yang perlu disiapkan pemerintah:

1. Memperbaiki infrastruktur transparansi dan kearsipan

UU KIP memandatkan dibentuknya infrastruktur keterbukaan informasi publik yakni:

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
2. SOP Pelayanan Informasi;
3. Daftar Informasi Publik; dan
4. Komisi Informasi,

Namun hingga April 2016, masih terdapat provinsi yang belum membentuk PPID, dan Komisi Informasi (Lihat tabel). Demikian pula dengan penyusunan Daftar Informasi Publik dan SOP Pelayanan Informasi. Proses penyusunan DIP merupakan fase penentuan, informasi mana saja yang dikecualikan dan informasi mana yang dapat diberikan pada publik. Masih banyak badan publik yang sekedar menggugurkan kewajiban UU KIP dengan membentuk PPID namun tidak melengkapi Daftar Informasi Publik dan SOP Pelayanan Informasi.

DIP menempati posisi kunci dalam kerangka penguatan pengelolaan informasi dan data di badan publik pemerintah. Dengan adanya DIP, seluruh bagian pada satu badan publik memiliki panduan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah informasi dan data dalam berbagai format. DIP juga dapat menjadi panduan untuk sinkronisasi informasi dan data antara satu badan publik dengan badan publik lainnya.

Di sisi lain, persoalan kearsipan juga masih menjadi kendala. Budaya mendokumentasikan arsip dalam bentuk digital belum menjadi budaya. Sehingga sangat bergantung pada dokumentasi/pengarsipan konvensial. Padahal, setiap hari produksi data semakin tinggi. Terlebih di era teknologi informasi digital seperti sekarang.

Rekapitulasi Infrastruktur Transparansi per April 2016

Sumber: database FOINI dan Kemendagri.

2. Meningkatkan kualitas data dan informasi.

Salah satu masalah utama perbedaan data terjadi karena masing-masing kementerian menyelenggarakan survey sendiri. Meski data BPS digunakan sebagai dasar, masalah muncul disebabkan perbedaan indikator dan metodologi survey antara satu kementerian dengan kementerian yang lain. Perbedaan data, pada akhirnya menimbulkan pertanyaan: apakah datanya valid? up to date? komplit? bisa digunakan? tidak mengulang? apakah ada konsistensi variabel dalam kurun waktu tertentu?

Dalam kerangka menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, maka pemerintah perlu:

1. Menyusun standar dalam hal indikator dasar yang digunakan dalam setiap kategori pengumpulan data pada setiap sektor. Misalnya, dalam merumuskan kategori kemiskinan tidak hanya bisa diukur dengan pendapatan per hari, per keluarga. Perlu dirumuskan dimensi apa saja yang digunakan untuk mengukur kemiskinan. Tentu saja indikator masing-masing dimensi yang perlu dibicarakan oleh kementerian lintas sektoral.

Selain indikator, perumusan kebutuhan data, proses pengumpulan data,  otorisasi, hingga publikasi mesti dirumuskan dan disepakati bersama dan membuka ruang partisipasi masyarakat.

1. Membentuk forum akuntabilitas data yang melibatkan stakeholder internal pemerintah dan masukan dari masyarakat luas. Dalam forum akuntabiltas data, berbagai elemen masyarakat dapat komplain bahwa mereka dihitung atau dimasukkan dalam data tersebut sebagai data terpilah. Misalnya, perempuan dan kelompok terpinggirkan harus dihitung secara terpilah dalam data kemiskinan.

Dalam forum ini, akan dicek sejumlah hal oleh sejumlah pihak: kekomplitan data, bisa digunakan dan bisa diakses publik, menjamin kerahasiaan pribadi, tidak mengulang dan valid.

Menyikapi persoalan di atas, FOINI menyatakan perlunya hal berikut:

1. Tingkatkan pengawasan dan penguatan infrastruktur transparansi: PPID, KI Pusat dan KI Provinsi, Daftar Informasi Publik dan SOP Pelayanan Informasi (Pemenuhan amanah UU KIP).
2. Buat pusat data terpadu untuk memudahkan akses kelembagaan terhadap data dan akses informasi publik (amanah UU Kearsipan).
3. Tingkatkan kualitas data dengan membuat standar perencanaan dan pengelolaan data bagi seluruh K/L dan forum akuntabilitas data.

Contact Person

Hendrik Rosdinar        : 0811 1463 983

Tama S. Langkun        : 0811 9937 669

Dessy Eko Prayitno     : 0815 9086 006

Desiana Samosir          : 0813 6928 1962

Anggota FOINI

PATTIRO, IPC, ICW, Media-Link, PWYP Indonesia, SEKNAS FITRA, ICEL, Perkumpulan Inisiatif Bandung, PERLUDEM, TI-Indonesia, LSPP, YAPPIKA, Perkumpulan IDEA Yogyakarta, FITRA Riau, Pusako Univ. Andalas, Sloka Institute Bali, SOMASI NTB, Kopel Makassar, TIFA Damai, Mata Aceh, MaPPI FH UI, Gerak Aceh, FITRA SUMUT,  PATTIRO Banten, PATTIRO Semarang, FITRA JATIM, JARI Borneo, GEMAWAN, JARI Indonesia Kalteng, LPPAMS, ALPEN Sultra, YASMIB, PUSPAHAM.

Lampiran 1

Reakap Detail Infrasturktur Transparansi

Sumber: database FOINI dan Kemendagri.

Revisi UU MD3, Lanjutkan Reformasi Parlemen

oleh muhammad mukhlisin | Feb 4, 2015 | Siaran Pers